Sabtu, 13 Maret 2010

ProKer MenLH di KalSel

Kegiatan Menteri Lingkungan Hidup saat berkunjung ke Kalimantan Selatan

1.
PROPER

PROPER merupakan bentuk kebijakan pemerintah meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan perusahaan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan. PROPER juga perwujudan transparansi, demokratisasi dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia. Penerapan instrumen ini upaya Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk prinsip good governance (transparansi, berkeadilan, akuntabel, dan pelibatan masyarakat) dalam pengelolaan lingkungan.

Pelaksanaannya dilakukan terintegrasi dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari tahapan penyusunan, kriteria penilaian, pemilihan perusahaan, penentuan peringkat, sampai pada pengumuman peringkat kinerja kepada publik.

Tujuan pelaksanaannya untuk meningkatkan penaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan, meningkatkan komitmen para stakeholder dalam upaya pelestarian lingkungan, meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, meningkatkan kesadaran para pelaku usaha untuk menaati peraturan perundang-undangan pada bidang lingkungan hidup, mendorong penerapan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) dalam pengelolaan limbah.

Sasaran dari pelaksanaan untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, menciptakan ketahanan sumber daya alam, mewujudlan iklim dunia usaha yang kondusif dan ramah lingkungan, mengedepankan prinsip produksi bersih (eco-efficiency).

Operasionalisasi PROPER dilakukan melalui penerbitan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 127/MENLH/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan (PROPER).

Keputusan Menteri Negara LH ini, selanjutnya diperbaharui dengan penerbitan Keputusan Menteri Negara LH Nomor: 250 tahun 2004 tentang Perubahan atas Kepmen No. 127/2002 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. PROKASIH DAN PENGELOLAAN SAMPAH

Dalam dua tahun terakhir, Banjarmasin telah dijadikan pilot project untuk pelaksanaan Program Kali Bersih (PROKASIH) berbasis kewilayahan. Pada tahun 2008 sebanyak 11 perusahaan sebagai peserta PROKASIH dan di tahun 2009 terdapat 20 perusahaan baru yang terlibat dalam PROKASIH. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan tingkat ketaatan yang dicapai sebesar 10%.

Untuk mengupayakan penurunan air limbah dan mengurangi jumlah sampah yang akan dibuang ke TPA, pada saat ini melalui PROKASIH dibangun 1 unit IPAL Komunal di Rumah Susun Sewa dengan target penurunan beban pencemaran sebesar 20%. Sedangkan melalui pembangunan TPS 3R di Perumahan Angsana, Pasar Antasari dan Sungai Lulut, maka jumlah sampah yang berhasil di reduksi di kota Banjarmasin mencapai rata-rata 12 m3 per hari yang dapat menghasilkan sekitar 0,8-1 ton kompos. Kompos yang dihasilkan tersebut jika dijual dengan harga Rp. 500/kg, maka nilainya setara Rp 500,000,- dalam sehari. Sedangkan untuk pengomposan skala rumah tangga di Komplek Mahligai, dicapai pengurangan sampah sebanyak 50%. Keberhasilan tersebut dicapai karena masyarakat telah berhasil memilah sampah dan melakukukan pengomposan skala rumah tangga. Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melakukan pengolahan sampah, Kementerian Negara Lingkungan Hidup memberikan bantuan 2 (dua) unit sepeda motor sampah untuk mempercepat dan mempermudah pengangkutan sampah dari rumah-rumah ke lokasi pengomposan.

3. ADIPURA

Adipura, adalah sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan. Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Pengertian "kota" dalam penilaian Adipura bukanlah kota otonom, namun bisa juga bagian dari wilayah kabupaten yang memiliki karakteristik sebagai daerah perkotaan dengan batas-batas wilayah tertentu.

Peserta program Adipura dibagi ke dalam 4 kategori berdasarkan jumlah penduduk, yaitu:

  • Kota Metropolitan (lebih dari 1 juta jiwa)
  • Kota Besar (500.001 - 1.000.000 jiwa)
  • Kota Sedang (100.001 - 500.000 jiwa)
  • Kota Kecil (sampai dengan 100.000 jiwa)

Dalam lima tahun pertama, program adipura difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi "Kota Bersih dan Teduh"

Kota Banjarmasin merupakan kota peserta Program Adipura yang masuk dalam kategori Kota Besar yang hingga saat ini belum menerima Anugerah Adipura, namun pada tahun 2009 Kota Banjarmasin mendapatkan penghargaan Piagam Adipura dengan perolehan nilai P1 yaitu 61.52 dan P2 yaitu 64.82. Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin yang meliputi hutan kota dan taman kota memiliki luas 202,9 Ha, luasan ini baru mencapai 3 % dari luas wilayah administrasi kota Banjarmasin.

Untuk dapat mencapai nilai batas perolehan penghargaan Adipura diperlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah kota Banjarmasin dan masyarakatnya khususnya di lokasi-lokasi yang masih mendapat penilaian kurang, seperti Pasar, Pertokoan, Pelabuhan Penumpang, Perairan Terbuka (termasuk drainase) dan TPA.

4. Bantuan Usaha Skala Kecil

Dalam rangka menunjang kegiatan PROKASIH telah dibangun IPAL Plasma Kain Sasirangan di Desa Seberang Mesjid yang berkapasitas 1 m3 per jam yang berasal dari proses produksi 15 pengusaha. Bantuan bagi usaha skala kecil ini diharapkan dapat mengurangi beban bahan pencemar sebesar 90% dibandingkan apabila tidak dilakukan pengolahan. Dengan demikian kualitas air limbah yang dihasilkan dapat memenuhi standart baku mutu air limbah yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2010 akan dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Tahu dengan kapasitas 30m3 per hari (Gambar 5). IPAL ini akan mengolah air limbah dari 2 industri dengan kapasitas produksi 2 ton kedelai per hari. Target penurunan metan dan CO2 yang akan direalisasikan masing-masing sebesar 59 kg per hari dan 1470 kg per hari.

5. CO-BENEFIT

Pendekatan keuntungan bersama (Co-Benefit) merupakan pendekatan yang dilakukan melalui integrasi pengendalian pencemaran dengan pengurangan emisi gas rumah kaca.

Kegiatan ini dilakukan atas dasar kerjasama Pemerintah Indonesia. Kementerian Negara Lingkungan Hidup Indonesia dengan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. Pelaksanaan Co-Benefit dimulai pada pertengahan tahun 2007 yang diawali dengan pra studi kelayakan dan disepakati 2 kota sebagai lokasi percontohan yaitu Kota Banjarmasin dan Kota Palembang. Pada tahun 2009 ditindaklanjuti dengan studi kelayakan terhadap target potensial di kedua kota tersebut dimana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kota Banjarmasin dan Rumah Potong Hewan (RPH) akan menjadi lokasi percontohan Co-Benefit.

6. PENANAMAN POHON

Bekerja sama dengan Departemen Kehutanan Pemerintah Kota Banjarmasin melakukan kegiatan penanaman pohon dengan tujuan untuk menambah keteduhan dan keindahan kota disamping untuk mengurangi polusi udara terutama akibat pencemaran kendaraan bermotor dan kegiatan industri. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banjarmasin sebesar 30% dari luasan kota masih belum terpenuhi dimana RTH yang tersedia pada saat ini baru 3%. Penanaman pohon di RTH Kamboja seluas 3 hektar akan dihijaukan dengan 10 ribu tanaman yang terdiri dari tanaman buah-buahan langka dan tanaman langka. Selain itu Taman anggrek juga akan menjadi bagian dari kegiatan penghijauan di kota Banjarmasin.

7. Program LANGIT BiRU

Pada kunjungan kerja ini MENLH akan meresmikan uji emisi yang pertama kali dilakukan di Kota Banjarmasin terhadap sekitar 450 kendaraan bermotor, dan pada tahun depan, akan dilakukan evaluasi kualitas udara perkotaan .

Dari ke-empat pilar Program Langit Biru yaitu baku mutu emisi, bahan bakar bersih, pemeriksaan emisi, perawatan kendaraan bermotor (P&P) dan manajemen transportasi, maka upaya yang melibatkan peran serta masyarakat dalam mengurangi pencemaran udara adalah pemeriksaan emisi dan perawatan kendaraan bermotor. Hal ini sejalan dengan amanat UU PPLH dan juga UU LLAJ bahwa setiap kendaraan harus memenuhi ambang batas emisi.

Banjarmasin sudah beberapa kali mengadakan uji emisi sebagai bagian dari kegiatan P&P, namun penerapannya belum optimal karena terkendala peraturan di tingkat Pusat. Untuk itu KLH pada saat ini sedang melakukan upaya kajian hukum agar penaatan ambang batas emisi dapat diterapkan secara mandatory. Pada tahun 2010 Banjarmasin akan dinilai sebagai salah satu kota dalam evaluasi kualitas udara perkotaan.

8. HASIL UJI EMISI KOTA BANJARMASIN (25 November 2009)

Kota Banjarmasin sebagai salah satu kota yang sudah dapat dikategorikan sebagai Kota Besar akan menjadi salah satu target kota yang akan dikembangkan sebagai kota yang bersih dengan kualitas udara yang memenuhi baku mutu kualitas udara ambien. Kerjasama seluruh pihak dan masyarakat umum sangat dibutuhkan untuk pencapaiannya. Masyarakat diharapkan dapat memeriksakan dan mengecek kendaraannya secara rutin, sehingga emisi yang dikeluarkan dari salah satu sumber (knalpot) dapat diminimisasi. Kegiatan kali ini hanyalah sebagai awal mula bagi semua pihak terkait untuk mensosialisasikan uji emisi sebagai salah satu kegiatan dalam penurunan pencemaran udara kota. Melalui kegiatan ini diharapkan kualitas udara di perkotaan menjadi prioritas bagi kota Banjarmasin sehingga dihasilkan kondisi kualitas udara kota yang lebih baik.

Sumber:

http://id.wikipedia.org/wiki/Adipura

http://www.tobapulp.com/index.php?view=article&id=98%3AProgram+Penilaian+Peringkat+Kinerja+Perusahaan+(Proper)+dalam+Pengelolaan+Lingkungan&Itemid=54&option=com_content

http://www.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view=article&id=4178%3AKUNJUNGAN-KERJA-MENTERI-NEGARA-LINGKUNGAN-HIDUP-DI-BANJARMASIN&catid=43%3Aberita&Itemid=73&lang=en

Tidak ada komentar:

Posting Komentar